Thursday, March 5, 2020

Paradigma Baru Pengembangan Sektor Informal: Studi Kasus Aglomerasi PKL


AGLOMERASI PKL : PARADIGMA BARU PENGEMBANGAN SEKTOR INFORMAL DI KOTA BESAR

Studi Kasus : Kota Bandung


PENDAHULUAN
Dinamika kependudukan diberbagai kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Jakarta sudah terlalu pelik , ditambah dengan adanya arus urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota) yang membuat jumlah penduduk di kota besar menjadi semakin membludak.  Pembludakan penduduk tersebut telah menjadi suatu masalah bagi kota-kota tersebut, diantaranya adalah meningkatnya jumlah kejahatan, banyaknya pengangguran dan terciptanya pemukiman kumuh yang ada di pusat kota, hal tersebur menyebabkan terjadinya sebuah hambatan pembangunan. Namun hal ini sedikit berbeda untuk Kota Bandung, kota Bandung mampu mengendalikan dampat buruk dari adanya arus urbanisasi dan mampu mengelola keseluruhan sektor yang ada untuk pembangunan yang berkelanjutan, termasuk diantaranya adalah sektor informal.

       Sektor informal di kota Bandung pertumbuhannya sangat pesat, dan sektor ini juga sudah mampu untuk memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kota Bandung. Pada tahun 2013 sektor informal dan khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) jumlahnya mencapai  20.326 Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sektor informal di kota bandung dapat dikatakan perkembangannya pesat dan membiutuhkan strategi pengembangan.(Ayobandung : 2015)

Fenomena model pengembangan sektor informal yang saat ini terjadi adalah upaya pengelompokak sektor informal pada sebuah wilayah di dekat pusat keramaian, hal ini bisa dilihat dengan mulai banyaknya bermunculan pusat jajanan selera rakyat (pujasera), atau pusat oleh oleh khas suatu wilayah, dan sentra sentra sektor informal lainnya, dengan adanya upaya untuk mengelompokan sektor informal maka hal ini menimbulkan 2 manfaat secara langsung bagi pembangunan ekonomi di suatu daerah, manfaat pertama adalah tertipnya tata ruang kota dan yang kedua adalah meningkatnya aktivitas ekonomi secara simultan di daerah tersebut.

Pemerintah Kota bandung, bandung telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2005 dan nomor 4 tahun 2011, kedua regulasi tersebut mengatur zona merah dan zona hijau bagi pedagang kaki lima (sektor informal), dimana zona merah merupakan zona larangan adanya pedagang kaki lima dan interaksi perdagangan, dan zona hijau adalau zona bebas pedagang kaki lima dalam transaksi jual beli. Selain itu juga munculnya regulasi untuk memberlakukan denda Rp 1.000.000 kepada warga yang membeli di zona merah. Regulasi tersebut secara tidak langsung akan mengarahkan PKL untuk melakukan transaksi perdagangan pada area yang disediakan oleh pemerintah kota (aglomerasi), dan selanjutnya area tersebut akan menjadi area sentra PKl dan pusat jajanan ataupun pusat oleh oleh khas bandung. Area tersebut akan berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian bandung tanpa harus menganggu ketertipan tata ruang kota bandung.(BBC :2014)

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka penulis merasa aglomerasi atau pengelompokan sektor industry pada suatu area tertentu ditrasa sangat penting dan perlu dilakukan analisis dan pengkajian mendalam, oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat sebuah artikel yang berjudul “Aglomerasi PKL : Paradigma BaruPengembangan Sektor Informasl di Kota Besar – Studi Kasus Kota Bandung”.

Paradigma Baru Pengembangan Sektor Informal: Studi Kasus Aglomerasi PKL

PEMBAHASAN
Fokus dari teori pembangunan sendiri telah dibagi menjadi dua yaitu keberadaan sektor kapitalis perkotaan yang berorientasi pada padat modal dan produksi skala besar serta sektor subsisten tradisional yang berorientasi padat karya dan produksi skala kecil. Analisis dualistik ini telah diterapkan secara spesifik diberbagai kota besar di Indonesia untuk mencegah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembludakan jumlah penduduk yang ada dikota seperti dijelaskan di atas, yang terbagi menjadi dua yaitu sektor formal dan sejtor Informal.

            Menurut Keith Hart Sektor formal adalah pekerjaan yang dapat diperoleh dari keterampilan yang jarang dimiliki oleh para pendatang. Oleh karena itu, banyak diantara para pendatang itu bekerja pada sektor Informal, sektor Informal sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu sektor informal yang sah dan tidak sah yang mana keduanya tidak membutuhkan keterampilan tertentu. Menurut Hart, pekerja pekerja yang berkecimpung di sektor Informal umumnya miskin, kebanyakan berada pada usia kerja utama, berpendidikan dan berpenghasilan rendah serta memiliki modal usaha yang rendah.
baca juga : Kemiskinan dan Upaya Pengentasannya: Dari Reformasi Hingga Modernisasi (1999-2015)
            Pengertian sektor informal sendiri menurut todaro adalah bagian dari perekonomian negara berkembang yang dicirikan dengan adanya usaha kecil kompetitif perorangan atau keluarga, perdagangan kelontong dan layanan remeh temeh, berorientasipadat  karya, tanpa adanya hambatan masuk, sarta dengan harga faktor dan produk yang ditentukan pasar.

Sebagian pekerjaan dalam sektor Informal diantaranya adalah pedagang asongan, pedagang kaki lima, penulis surat, pengasah pisau, penyikat sepatu, pemulung sampah, sebagian lainnya bekerja sebagai mekanik, tukang kayu pembantu, pengrajin kecil-kecilan.  Sebagian lainnya sangat berhasil memiliki usaha kecil yang memperkerjakan beberapa pegawai (umumnya Anggota keluara) dengan pendapatan lebih tinggi. Sebagian bahkan akhirnya dapat memasuki sektor formal serta kemudian terdaftar secara legal, memiliki izin usaha, dan tunduk pada peraturan ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah. Dengan perkiraan bahwa tingkat pertumbuhan terus berlanjut sementara sektor formal pedesaan dan perkotaan semakin tidak mampu menyerap tambahan tenaga kerja maka peranan sektor informal akan sangat terasa.

Sektor informal akan terus memainkan peran penting di negara-negara berkembang, sekalipun selama ini diabaikan dan bahkan adakalanya dimusuhi. Dibanyak negara berkembang, sekitar setengah dari penduduk perkotaan bekerja di sektor informal. Perannya diantaranya adalah akan mampunya pekerjaan disektor informal menampung para pekerja pekerja yang tak bisa terserap di sektor formal. Penggunaan modal pada sektor informal relatif sedikit bila dibandingkan dengan sektor formal sehingga cukup dengan modal sedikit dapat memeprkerjakan orang. Dengan menyediakan akses pelatihan dan ketrampilan, sektor informal dapat memiliki peran yang yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Sektor informal memunculkan permintaan untuk tenaga kerja semiterampil dan tidak terampil. Sektor informal biasanya menggunakan teknologi tepat guna dan menggunakan sumber daya local sehingga akan menciptakan efisiensi alokasi sumber daya. Sektor informal juga sering terkait dengan pengolahan limbah atau sampah. Sektor informal dapat memperbaiki distribusi hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin yang biasanya terkait dengan sektor informal

Walaupun sektor informal akan selalu diperlukan namun ada banyak hal yang akan menghambat perkembangan sektor Informal, hal-hal itu diantaranya adalah tidak adanya sebuah undang-undang / landasan hukum yang mengatur ataupun melindungi para pekerja pada sektor informal sehingga keselamatan para pekerja informal menjadi taruhan, banyak kasus-kasus seperti penggusuran, operasi satpol pp, bentrok antar pedagang kaki lima dengan petugas keamanan dan yang lainnya yang menjadi beban untuk para pekerja yang berkecimpung di sektor Informal.

Hambatan tersebut bukanlah sebuah akhir dari proses pengembangan sektor informal, beberapa hambatan yang ada tidak berlaku di wilayah kota Bandung. Misalnya hambatan terkait regulasi atau landasan hokum, pedagang kaki lima di wilayah Kota Bandung sudah diatur melalui Peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dengan adanya regulasi ini maka pedagang kaki lima di wilayah kota bandung akan mendapatkan pelayanan penerbitan tanda pengenal, penataan dan pembinaan, perlindungan, serta fasilitas untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana kegiatan sektor informal (Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 Pasal 18).

Namun dalam regulasi tersebut tidak hanya mengatur mengenai hak yang didaptkan oleh pedagang kaki lima, PKL juga diwajibkan untuk Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan, Menempatkan dan menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum, Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran, Menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya, Menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah, Membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 Pasal 19).

            Pedagang Kaki Lima juga dilarang Melakukan kegiatan berdagang di zona merah, Melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota, Melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen, Melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu, Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Walikota, Berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Walikota, Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari, Menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak, Membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase), Menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang, Menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan. (Perda Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 Pasal 20).

Dengan adanya regulasi yang mengaur pedagang kaki lima tersebut maka mulai banyak tumbuh sentra sentra PKL dan pusat jajanan selera rakyat di Kota Bandung, beberapa pusat jajanan selera rakyat (pujasera) di Kota Bandung adalah pujasera Merdek, pujasera 46, pujasera 47 Bandung, Pujasera Burangrang dan masih banyak lagi, selain mulai berkembangnya pusat jajanan selera rakyat di kota Bandung, pemerintah kota Bandung juga berhasil membangun pusat PKL, diantara lokasi tersebut adalah pasar kota kembang, di daerah taman Cilaki dan kini berkembang menjadi obyek wisata kuliner, serta perbaika pasar loak Cihapit.

Pengembangan sektor informal yang dalam hal ini adalah pedagang kaki lima di kota bandung tidak hanya berjalan sesuai dengan rencana pengembangan, pengembangan pedagang kaki lima juga mengalami pengaruh buruk beberapa dampak buruk tersebut adalah masih adanya PKL yang berjualan di trotoar dan bahkan sampai meluber ke ruas jalan kota, dan hal ini berada di wilayah Perempatan Soekarno-Hatta-Terminal Leuwipanjang, Jalan AH Nasution (depan Pasar Ujungberung), Jalan Dewi Sartika, Jalan Astanaanyar, Jalan Otista, Sekitar Simpang Dago, dan masih banyak lagi.(Okezone:2013)

Dari beberapa pemaparan diatas maka secara sederhana kita dapat menganalisis regulasi peraturan daerah kota Bandung Nomor 4 tahun 2011, secara ringkas peraturan tersebut memberikan ruang gerak untuk penataan dan penertiban PKLsekaligus juga memberikan wadah pengembangan sektor informal tersebuit, namun disisi lain karena jumlah PKL yang banyak dan informasi yang kurang maka tidak sedikit PKL yang melanggar aturan dan berjualan di zona merah.

Menindak lanjuti paradigma baru pengembangan sektor informal yang dalam hal ini adalah pedagang kaki lima di kota besar atau kota metropolitan seperti kota bandung dengan model aglomerasi atau pengelompokan pedagang kaki lima pada zona hijau, maka penulis mencoba untuk melihat beberapa keuntungan dan kerugiannya ;

Keuntungan dengan adanya pengelompokan (aglomerasi) pedagang kaki lima pada zona hijau :
  1. Menciptakan ketertipan pada tata ruang kota bandung.
  2. Menciptakan nuansa bersih, indah dan hijau di setiap penjuru kota bandung.
  3. Kemudahan dalam pengembangan dan pengelolaan pedagang kaki lima sekaligus juga bermanfaat dalam pengembangan sektor ekonomi di kota Bandung.
Kerugian dengan adanya pengelompokan (aglomerasi) pedagang kaki lima pada zona hijau :
  1. Membatasi ruang gerak pedagang kaki lima.
  2. Menurunkan pendapatan pedagang kaki lima ketika zona hijau yang disediakan bukan merupakan lokasi keramaian.
Sehingga secara keseluruan, dari hasil analisis sederhana dari paradigm baru pengembangan sektor informal di kota bandung, maka penulis mencoba untuk memberikan sebuah rekomendasi kebijakan pengembangan sektor informal di kota bandung, rekomendasi tersebut adalah :
  1. Melakukan pendaftaran ulang zona hijau, zona kuning dan zona merah dengan landasan penelitian yang mendalam terkait lokasi strategis dalam pengembangan usaha dengan menggunakan analisis SWOT.
  2. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada pedagang kaki lima sehingga pada nantinya mereka akan dapat mengembangkan usahanya dan melegalkan usahanya, dengan legalnya usaha mereka maka secara langsung mereka dapat membantuk perekonomian kota Bandung dari pajak yang mereka bayarkan.
  3. Menciptakan jaringan usaha pedagang kaki lima dengan menghubungkan setiap sentra PKL yang ada atau mengkoneksikan pusat aglomerasi di kotabandung, hal ini dimaksudkan agar jaringan usaha pedagang kaki lima akan berkembang dan munculnya efektifitas dan efisiensi usaha.
  4. Memberikan sebuah ajang pemasaran bagi sektor informal seperti pedagang kaki lima misalnya saja menyelenggarakan pameran produk pedagang kaki lima, hal ini untuk memicu dan memotivasi pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya.
  5. Melakukan kerjasama yang intensif dengan mensinergikan antara pengusaha besar, koperasi dan pedagang kaki lima.
Keseluruan rekomendasi ini bisa diterapkan oleh pemerintah kota Bandung dan diharapkan mampu mengembangkan sektor informal yang dalam hal ini adalah pedagang kaki lima agar mampu menjadi motor utama ekonomi kerakyata bandung yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap pembangunan Kota Bandung.

PENUTUP
Kondisi pedagang dikota Bandung dapat dikatakan baik karena sudah ada regulasi yang jelas yang mengatur pengembangan sektor ini, yaitu regulasi nomor 4 tahun 2011, dengan adanya regulasi ini maka pengelompokan pedagang kaki lima kedalam zona hijau sangatlah bagus karena dengan adanya aglomerasi (pengelompokan) ini maka ketertipan, kebersihan dan keindahan tata ruang kota bandung akan tercipta dan akan terbentuk kemudahan pengelolaan pedagang kaki lima. Selain itu juga akan meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima yang tentunya akan meningkatkan pembangunan ekonomi kota bandung, beberapa rekomendai kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah kota Bandung untuk mengembang kan sektor ini adalah pendaftaran ulang zona hijau berdasarkan hasil penelitian, pembinaan pedagang kaki lima, penciptaan jaringan usaha antar sentra PKL, menyelenggarakan pameran pedagang kaki lima dan menciptakan sinergo antara perusahaan besar, koperasi dan pedagang kaki lima.

Daftar Pustaka
Chahyati,Yatti.2015. Mengkhawatirkan, Jumlah PKL Bandung Melebihi Pedagang Formal. (online)  http://ayobandung.com/read/20150714/59/786/ mengkhawatirkan-jumlah-pkl-bandung-melebihi-pedagang-formal diakses 01 Desember 2015.
BBC.2014. Denda pembeli PKL larangan Bandung dipuji. (online) http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/02/140202_dendapklbandung-majalahlain diakses 01 desember 2015.
Maulana, Firkan.2015. Memberdayakan Pedagang Kaki Lima di Bandung. (online) http://storyofthepack.com/memberdayakan-pedagang-kaki-lima-di-bandung/ diakses 01 Desember 2015.

Wednesday, March 4, 2020

Kemiskinan dan Upaya Mengatasinya

KEMISKINAN DAN UPAYA PENGENTASANNYA : DARI REFORMASI HINGGA MODERNISASI( 1999-2015 )


Pendahuluan :
          Kemiskinan menjadi sebuah isu dominan di setiap negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Nilai kemiskinan absolut dan relatif Indonesia yang memiliki trend menurun pada beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah gambaran yang menarik untuk dikaji, muncul banyak pertanyaan terkait tren menurun dari angka kemiskinan indonesia.

KEMISKINAN DAN UPAYA PENGENTASANNYA : DARI REFORMASI HINGGA MODERNISASI

Tabel 1 = Kemiskinan di Indonesia 2006-2015

 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)
 17.8
 16.6
 15.4
 14.2
 13.3
 12.5
 11.7
 11.5
 11.0
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)
   39
   37
   35
   33
   31
   30
   29
   29
   28
Koefisien Gini/ Rasio Gini
    -
 0.35
 0.35
 0.37
 0.38
 0.41
 0.41
 0.41
    -
Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Penurunan Kemiskinan di Indonesia memunculkan dua persepsi, persepsi pertama adalah keberhasilan dari program pengentasan kemiskinan atau yang kedua adalah garis kemiskinan yang tidak sesuai. Berikut akan dipaparkan beberapa program pengentasan kemiskinan pasca reformasi sampai era modernisasi sekarang ini, sekaligus juga akan dianalisis efektifitasnya dalam pengentasan kemiskinan di indonesia.

Pembahasan
Penulis mencoba menganalisis program pengentasan kemiskinan dari era reformasi dikarenakan pada era ini indonesia ibarat membangun negara baru karena setelah adanya krisis 1997-1998 membuat segi perekonomian indonesia. Berikut ini adalah beberapa program pengentasan kemiskinan di indonesia, sekaligus juga disertai data tingkat kemiskinan yang tercipta, dan darisanalah kita bisa melihat program mana yang cocok untuk mengentaskan kemiskinan di indonesia.

TAHUN
PROGRAM
DETAIL
KEMISKINAN
TREND
1998
 Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998
Keppes No. 190 tahun 1998 ada upaya terorganisisr untuk penanggulangan kemiskinan dan kendala pelaksanaannya,
49,5 juta

-
1999
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP),
Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” serta menyiapkan“program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan”
47,97 juta

Menurun -1,53

2000
Program Pembangunan Nasional (Propenas) à UU No. 5 tahun 2000,
 (1) Penciptaan kesempatan melalui pemulihan ekonomi makro, pembangunan, dan peningkatan pelayanan umum;
(2) Pemberdayaan masyarakat  dengan peningkatan akses kepada sumber daya ekonomi dan politik;
(3) Peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan perumahan;
(4) Perlindungan sosial  untuk mereka yang menderita cacad fisik, fakir miskin, keluarga terisolir, terkena PHK, dan korban konflik sosial.
38,74 juta

Menurun -9,23
2001
Komite Penanggulangan Kemiskinan à Kepres No 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002
Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan.
37,87 juta

Menurun -0,87
2002
Program bantuan dana UMKM
Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, masing-masing Bank Umum, tersedia dana 30 Triliun, Khusus untuk Usaha Mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan akan disalurkan dana Rp. 4,6 Triliun..
38,39 juta

Naik 0,52
2005
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) àPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005
 Program untuk melanjutkan dan memantapkan upaya mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
35,1 juta

Menurun -3,29
2008
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan).
Diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.
34,96 juta

Menurun -0,14
2015 (Maret)
Kartu Keluarga Sejahtera
kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Keluarga diarahkan menjadi keluarga produktif
28.59
Menurun -6.37


Dari beberapa program pengentasan kemiskinan diatas maka kita mengetahui bahwa secara keseluruhan pada tahun 1999 ke tahun 2000 terjadi penurunan kemiskinan sebanyan 9.23 juta orang, dimungkinkan hal ini dikarenakan program pembangunan nasional yang multi dimensi yaitu ekonomi, Politik,Pendidikan dan hunian serta  Perlindungan sosial berjalan dengan sukses, memang dalam mengatasi kemiskinan diharuskan adanya upaya bersama oleh seluruh elemen masyarakat. 

Disisi lain pada tahun 2002 naik 0.52 juta penduduk, diprediksi hal ini karena masa peralihan kepemimpinan sehingga efek politik mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2015 dimana penduduk miskin berkurang 6.37 juta orang secara realita pada tahun ini sejatinya penduduk miskin mengalami peningkatan 0.26% dari tahun 2014. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah efek perlambatan ekonomi dunia.

Program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah masih belum bisa dikatakan berhasil karena tingkat ketimpangan yang tercipta masih 0.41 dimana angka ini menunjukan hal yang sangat timpang, dengan ketimpangan yang ada maka kemiskinan akan tetap ada dan ada kemungkinan bertambah.

Tingginya angka korupsi di indonesia juga menjadikan faktor serius bagi pemberantasan kemiskinan disini, korupsi triliunan yang dilakukan oleh pejabat menyebabkan dana yang sejatinya untuk rakyat miskin di habiskan sendiri, hal ini sama saja pemerintah melakukan penjajahan di negeri sendiri, menghisap keuntungan dari keringat bawahan.

Tidak komitmennya pemerintah, setiap pergantian presiden maka kebijakan pemberantasan kemiskinan berganti, inilah yang menjadikan kemiskinan sulit terselesaikan, hanya karena eqoisme pribadi menjadikan kepentingan untuk menyejahterakan rakyat tergadaikan.

Perlu diketahui pula bahwa trend menurunbya tingkat kemiskinan di indonesia itu tidak adil, hal ini dikarenakan garis kemiskinan yang ditetapkan berbeda dengan standar garis kemiskinan dunia, bank dunia menyatakan bahwa kebutuhan minimal individu adalah 1.25$ per hari, sedangkan di indonesia masih 25$ setiap bulan. Inilah yang menjadikan angka kemiskinan berbeda, perbedaan ini perlu disesuaikan kembali, sehingga upaya atau program pengentasan kemiskinan  bisa dievaluasi secara jelas agar tindak lanjut dari program tersebut nyata hasilnya.

Beberapa program pengentasan kemiskinan seperti kartu keluarga sejahtera sejatinya bagus namun sekali lagi maslah distribusi dan pengarahan yang kurang tepatlah yang menjadikan kartu ini tidak tepat sasaran, hal ini juga dikarenakan mentalitas “melarat” masyarakat indonesia, tidak ada rasa malu untuk menyatakan diri sebagai seorang yang miskin mend\jadikan program pengentasan kemiskinan pemerintah bias arahnya. Hal ini perlu ditindak lanjuti dengan mendatangkan kader pengawalan pemberantasan kemiskinan.

Penulis mencoba untuk memberi rekomendasi upaya pengentasan kemiskinan di indonesia, dengan banyaknya penduduk muslim di indonesia maka zakat infak shodaqoh adalah instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan di indonesia, dengan adanya zakat pula maka distribusi pendapatan akan merata dan ketimpangan berkurang, disisi lain pajak sebagai upaya redistribusi pendapatan masih belum berjalan, pajak masih memberatkan wajib pajak, dengan instrumen zakat, infak dan shodaqoh maka bisa dipastikan kemiskinan dan pengangguran akan berkurang. Selain itu hidup dan tumbuhkan kembali ekonomi kerakyatan (koperasi) sebagai basis masa dan terapkan hukum yang seberat beratnya bagi koruptor.

baca juga : Paradigma Baru Pengembangan Sektor Informal: Pengentasan Kemiskinan

Penutup
Kondisi Pemberantasan kemiskinan di indonesia dijalankan dengan berbagai program yang memiliki cakupan aspek multidimensional, program tersebut sudah mencakup aspek ekonomi (menghadirkan koperasi dan UMKM), aspek sosial pendidikan (pelatihan dan pendidikan ketrampilan), keseluruhan program tersebut baik secara konsep tapi amburadul dalam implementasi, program pengentasan kemiskinan masih belum berhasil karena kemiskinan masih bisa dikategorikan besar hal ini dikarenakan faktor mental yang buruk, salah satunya adalah korupsi yang merajalela dilingkungan birokrat dan mentalitas melarat pada rakyat. Baiknya pengawasan program pengentasan kemiskinan itu benar benar dilakukan agar kemiskinan di indonesia menjadi sedikit.

Tuesday, March 3, 2020

International Economics Edisi 13 Robert J. Carbaugh - Chapter 13

International Economics Edisi 13 Robert J. Carbaugh  - Chapter 13

Chapter 11 - Foreign Exchange Rate

Chapter 12 - Exchange Rate Determination

Chapter 13 - Mechanisms of International Adjustment

International Economics Edisi 13 Robert J. Carbaugh - Chapter 13

1.     Apa yang dimaksud dengan mechanism of international adjustment? Mengapa negara yang defisit memiliki insentif untuk menjalani adjustment? Bagaimana dengan negara surplus?

Metode koreksi terhadap ketidak seimbangan neraca pembayaran (devisit atau surplus) diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
a.        Mekanisme penyesuaian neraca pembayaran otomatis adalah proses ekonomi yang berfungsi mengembalikan neraca pembayaran ke keseimbangan setelah keseimbangan awal terganggu.
b.        Kebijakan penyesuaian (adjustment policies) adalah suatu bentuk penyesuaian dari ketidakseimbangan neraca pembayaran dengan cara pemerintah mengeluarkan intervensi atau kebijakan agar dapat terjadi penyesuaian.
Negara dengan defisit neraca pembayaran memiliki arus keluar pendapatan yang lebih besar daripada arus masuk, yang akan mengurangi jumlah uang beredar negara bersama dengan tingkat harganya. Ini berarti pendapatan yang lebih rendah untuk bisnis domestik. Ini, pada gilirannya, selanjutnya akan meningkatkan defisit neraca berjalan.
Sebaliknya, negara dengan surplus neraca transaksi berjalan memiliki pemasukan pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran, yang akan meningkatkan jumlah uang beredar seiring dengan tingkat harganya. Ini juga berarti bahwa negara ini menghadapi arus keluar modal.
Keadaan defisit pada NPI belum tentu berdampak negative pada perekonomian Negara. Karena dari hasil ketidakseimbangan terutama keadaan deficit, akan terjadi suatu bentuk penyesuaian. Yang dimana keadaan deficit akan memberikan penyesuaian harga yang lebih kompetitif / bersaing dengan luar negeri. Sehingga akan meningkatkan kegiatan eksport dan mengasilkan surplus. Dan begitu juga sebaliknya apabila terjadi ketika keadaan surplus, juga akan berekibat pada penyesuaian.

2.     Under a fixed exchange-rate system, what auto- matic adjustments promote current-account equilibrium?

Di bawah sistem nilai tukar tetap, sebagian besar penyesuaian otomatis harus berasal dari monetary adjustment, kecuali jika negara mendevaluasi mata uangnya. Ketika semua penyesuaian harga, income, dan monetary adjustment ini diizinkan untuk beroperasi, penyesuaian terhadap disekuilibrium neraca pembayaran kemungkinan akan lebih atau kurang lengkap bahkan di bawah sistem nilai tukar tetap. Masalahnya adalah bahwa penyesuaian otomatis sering kali memiliki kelemahan serius.
3.    Apa yang dimaksud dengan teori kuantitas uang? Bagaimana hubungannya dengan mekanisme penyesuaian harga klasik?
Teori kuantitas uang, yang didasarkan pada persamaan pertukaran, menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar akan menyebabkan perubahan proporsional pada tingkat harga. Dengan adanya

perubahan money supply domestik akan yang disertai dengan perubahan harga-harga barang domestik. Akibatnya, harga barang dalam negeri menjadi kompetitif yang pada gilirannya akan kembali meningkatkan ekspor pada kondisi semula atau bahkan lebih besar.

4.      Bagaimana penyesuaian dalam tingkat bunga domestik membantu mempengaruhi aliran investasi internasional

Pengaruh suku bunga yang dinaikkan atau diturunkan oleh bank sentral akan direspon oleh pelaku pasar dan penanam modal, sehingga berefek terhadap perekonomian suatu negara. Dengan demikian, jika bank sentral menaikan

5.    Teori Keynesian menyatakan bahwa di bawah sistem nilai tukar tetap, pengaruh perubahan pendapatan di negara-negara surplus dan defisit membantu mendorong keseimbangan neraca berjalan. Jelaskan!

Mekanisme penyesuaian pendapatan Keynesian menunjukkan bahwa suatu negara dengan surplus pembayaran akan menghadapi kenaikan tingkat pendapatan dan peningkatan impor, sehingga cenderung menghilangkan surplus pembayaran. Yang sebaliknya berlaku untuk negara defisit

6.    Ketika menganalisis mekanisme penyesuaian pendapatan, seseorang harus memperhitungkan efek dampak luar negeri. Jelaskan.
Efek reaksi luar negeri mengacu pada dampak perubahan dalam pengeluaran domestik dan tingkat pendapatan pada ekonomi asing. Misalnya, jika negara A meningkatkan impornya secara signifikan dari negara B, pendapatan Negara B akan naik, sementara pendapatan negara A akan turun karena ia menggantikan impor untuk barang-barang yang diproduksi di dalam negeri.

Penurunan pendapatan negara A, ada saatnya mengarah pada pengurangan impornya dari negara B, sementara peningkatan pendapatan negara B mengarah pada peningkatan impor dari negara A. Dengan demikian, perubahan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan impor negara A memiliki efek gema yang mendorong impor dan ekspor negara-negara kembali ke arah yang berlawanan, memoderasi perubahan awal dalam pendapatan kedua negara.

Pentingnya efek dampak luar negeri sebagian tergantung pada ukuran ekonomi suatu negara sejauh menyangkut perdagangan internasional. Negara kecil yang meningkatkan impornya dari negara besar akan berdampak kecil pada tingkat pendapatan negara besar. Tetapi untuk negara-negara perdagangan utama, efek reaksi asing kemungkinan besar akan signifikan dan harus diperhitungkan ketika mekanisme penyesuaian pendapatan sedang dipertimbangkan.

7.    What are some major disadvantages of the automatic adjustment mechanism under a system of fixed exchange rates?

Negara harus bersedia menerima perubahan yang merugikan dalam ekonomi domestik ketika diperlukan untuk penyesuaian akun saat ini. Pembuat kebijakan harus berhenti menggunakan kebijakan ekonomi diskresioner untuk mempromosikan keseimbangan domestik.