Kemiskinan dan Upaya Mengatasinya

KEMISKINAN DAN UPAYA PENGENTASANNYA : DARI REFORMASI HINGGA MODERNISASI( 1999-2015 )

Pendahuluan :

          Kemiskinan menjadi sebuah isu dominan di setiap negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Nilai kemiskinan absolut dan relatif Indonesia yang memiliki trend menurun pada beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah gambaran yang menarik untuk dikaji, muncul banyak pertanyaan terkait tren menurun dari angka kemiskinan indonesia.

Tabel 1 = Kemiskinan di Indonesia 2006-2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	17.8	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0
Kemiskinan Absolut (dalam jutaan)	39	37	35	33	31	30	29	29	28
Koefisien Gini/ Rasio Gini	-	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	-

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Penurunan Kemiskinan di Indonesia memunculkan dua persepsi, persepsi pertama adalah keberhasilan dari program pengentasan kemiskinan atau yang kedua adalah garis kemiskinan yang tidak sesuai. Berikut akan dipaparkan beberapa program pengentasan kemiskinan pasca reformasi sampai era modernisasi sekarang ini, sekaligus juga akan dianalisis efektifitasnya dalam pengentasan kemiskinan di indonesia.

Pembahasan
Penulis mencoba menganalisis program pengentasan kemiskinan dari era reformasi dikarenakan pada era ini indonesia ibarat membangun negara baru karena setelah adanya krisis 1997-1998 membuat segi perekonomian indonesia. Berikut ini adalah beberapa program pengentasan kemiskinan di indonesia, sekaligus juga disertai data tingkat kemiskinan yang tercipta, dan darisanalah kita bisa melihat program mana yang cocok untuk mengentaskan kemiskinan di indonesia.

TAHUN	PROGRAM	DETAIL	KEMISKINAN	TREND
1998	Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998	Keppes No. 190 tahun 1998 ada upaya terorganisisr untuk penanggulangan kemiskinan dan kendala pelaksanaannya,	49,5 juta	-
1999	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP),	Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” serta menyiapkan“program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan”	47,97 juta	Menurun -1,53
2000	Program Pembangunan Nasional (Propenas) à UU No. 5 tahun 2000,	(1) Penciptaan kesempatan melalui pemulihan ekonomi makro, pembangunan, dan peningkatan pelayanan umum; (2) Pemberdayaan masyarakat  dengan peningkatan akses kepada sumber daya ekonomi dan politik; (3) Peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan perumahan; (4) Perlindungan sosial  untuk mereka yang menderita cacad fisik, fakir miskin, keluarga terisolir, terkena PHK, dan korban konflik sosial.	38,74 juta	Menurun -9,23
2001	Komite Penanggulangan Kemiskinan à Kepres No 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002	Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan.	37,87 juta	Menurun -0,87
2002	Program bantuan dana UMKM	Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, masing-masing Bank Umum, tersedia dana 30 Triliun, Khusus untuk Usaha Mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan akan disalurkan dana Rp. 4,6 Triliun..	38,39 juta	Naik 0,52
2005	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) àPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005	Program untuk melanjutkan dan memantapkan upaya mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.	35,1 juta	Menurun -3,29
2008	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan).	Diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.	34,96 juta	Menurun -0,14
2015 (Maret)	Kartu Keluarga Sejahtera	kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Keluarga diarahkan menjadi keluarga produktif	28.59	Menurun -6.37

Sumber : Hasil olahan dan analisis data nasional oleh penulis  (http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494)  (http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/dprogram-kartu-keluarga-sejahtera-kks/) 

Dari beberapa program pengentasan kemiskinan diatas maka kita mengetahui bahwa secara keseluruhan pada tahun 1999 ke tahun 2000 terjadi penurunan kemiskinan sebanyan 9.23 juta orang, dimungkinkan hal ini dikarenakan program pembangunan nasional yang multi dimensi yaitu ekonomi, Politik,Pendidikan dan hunian serta  Perlindungan sosial berjalan dengan sukses, memang dalam mengatasi kemiskinan diharuskan adanya upaya bersama oleh seluruh elemen masyarakat. 

Disisi lain pada tahun 2002 naik 0.52 juta penduduk, diprediksi hal ini karena masa peralihan kepemimpinan sehingga efek politik mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2015 dimana penduduk miskin berkurang 6.37 juta orang secara realita pada tahun ini sejatinya penduduk miskin mengalami peningkatan 0.26% dari tahun 2014. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah efek perlambatan ekonomi dunia.

Program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah masih belum bisa dikatakan berhasil karena tingkat ketimpangan yang tercipta masih 0.41 dimana angka ini menunjukan hal yang sangat timpang, dengan ketimpangan yang ada maka kemiskinan akan tetap ada dan ada kemungkinan bertambah.

Tingginya angka korupsi di indonesia juga menjadikan faktor serius bagi pemberantasan kemiskinan disini, korupsi triliunan yang dilakukan oleh pejabat menyebabkan dana yang sejatinya untuk rakyat miskin di habiskan sendiri, hal ini sama saja pemerintah melakukan penjajahan di negeri sendiri, menghisap keuntungan dari keringat bawahan.

Tidak komitmennya pemerintah, setiap pergantian presiden maka kebijakan pemberantasan kemiskinan berganti, inilah yang menjadikan kemiskinan sulit terselesaikan, hanya karena eqoisme pribadi menjadikan kepentingan untuk menyejahterakan rakyat tergadaikan.

Perlu diketahui pula bahwa trend menurunbya tingkat kemiskinan di indonesia itu tidak adil, hal ini dikarenakan garis kemiskinan yang ditetapkan berbeda dengan standar garis kemiskinan dunia, bank dunia menyatakan bahwa kebutuhan minimal individu adalah 1.25$ per hari, sedangkan di indonesia masih 25$ setiap bulan. Inilah yang menjadikan angka kemiskinan berbeda, perbedaan ini perlu disesuaikan kembali, sehingga upaya atau program pengentasan kemiskinan  bisa dievaluasi secara jelas agar tindak lanjut dari program tersebut nyata hasilnya.

Beberapa program pengentasan kemiskinan seperti kartu keluarga sejahtera sejatinya bagus namun sekali lagi maslah distribusi dan pengarahan yang kurang tepatlah yang menjadikan kartu ini tidak tepat sasaran, hal ini juga dikarenakan mentalitas “melarat” masyarakat indonesia, tidak ada rasa malu untuk menyatakan diri sebagai seorang yang miskin mend\jadikan program pengentasan kemiskinan pemerintah bias arahnya. Hal ini perlu ditindak lanjuti dengan mendatangkan kader pengawalan pemberantasan kemiskinan.

Penulis mencoba untuk memberi rekomendasi upaya pengentasan kemiskinan di indonesia, dengan banyaknya penduduk muslim di indonesia maka zakat infak shodaqoh adalah instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan di indonesia, dengan adanya zakat pula maka distribusi pendapatan akan merata dan ketimpangan berkurang, disisi lain pajak sebagai upaya redistribusi pendapatan masih belum berjalan, pajak masih memberatkan wajib pajak, dengan instrumen zakat, infak dan shodaqoh maka bisa dipastikan kemiskinan dan pengangguran akan berkurang. Selain itu hidup dan tumbuhkan kembali ekonomi kerakyatan (koperasi) sebagai basis masa dan terapkan hukum yang seberat beratnya bagi koruptor.

baca juga : Paradigma Baru Pengembangan Sektor Informal: Pengentasan Kemiskinan

Penutup
Kondisi Pemberantasan kemiskinan di indonesia dijalankan dengan berbagai program yang memiliki cakupan aspek multidimensional, program tersebut sudah mencakup aspek ekonomi (menghadirkan koperasi dan UMKM), aspek sosial pendidikan (pelatihan dan pendidikan ketrampilan), keseluruhan program tersebut baik secara konsep tapi amburadul dalam implementasi, program pengentasan kemiskinan masih belum berhasil karena kemiskinan masih bisa dikategorikan besar hal ini dikarenakan faktor mental yang buruk, salah satunya adalah korupsi yang merajalela dilingkungan birokrat dan mentalitas melarat pada rakyat. Baiknya pengawasan program pengentasan kemiskinan itu benar benar dilakukan agar kemiskinan di indonesia menjadi sedikit.